Selasa, 16 Agustus 2011

MERDEKA!!!


“17 Agustus tahun 45, inilah hari kemerdekaan kita…”
Jika mendengar penggalan lirik lagu ini, sebagian besar orang akan merasa tergugah akan perjuangan para pahlawan, baik itu pahlawan nasional atau pun yang reformasi. Seperti apapun ungkapan rasa syukur ke hadirat Tuhan YME dan ucapan terima kasih kepada para pendahulu tersebut, tak selaras dengan jerit tangis dan rintih peminta-minta yang semakin hari semakin mewarnai pinggiran jalan di bawah bayang umbul-umbul perayaan kali ini. Entah ini salah siapa? Sejauh manapun pertanyaan ini dikemukakan pada khalayak, jawaban selalu kembali “pada diri sendiri”. Bagaimana cara menyikapi, dan tindakan seperti apa yang harus dilakukan. Orang-orang bawahan hanya bisa berdoa, namun sayangnya harapan itu salah jika harus mereka letakkan kepada orang-orang yang terus saja mengenakan sarung tangan dan tongkat untuk menyentuh mereka.
Perayaan hari kemerdakaan, akan selalu tampak meriah dengan merah dan putih di tiap sudut kota. Sorak sorai dan tepuk tangan yang menyeruak memecah keheningan serta menutupi suara-suara ringkih yang tidak mampu mencapai gegap gempita suara musik, dari marching band sampai dengan band dangdut daerah setempat. Ironis.
Berita televisi yang kerap kali menyorot masalah ketertinggalan suatu daerah sudah menjadi tradisi yang bersifat temporer, tanpa reaksi atau pun realisasi (mungkin), apakah itu persoalan listrik, pendidikan, atau pun akomodasi serta transportasi, kesemuanya hanya jadi wacana dan terkesan layaknya pameran fotografi yang bertema “drama tragedi”. Seperti halnya pada pagi ini, ketika orang-orang mengikuti apel pengibaran merah putih sebagai tanda penghormatan, saya lebih memilih diam, duduk di kursi sambil menonton TV. Meskipun sebenarnya tidak ada acara lain yang dapat saya simak selain tentang “kemerdakaan”, yah..tentang hari ini. Tapi hanya dengan cara ini saya tunjukkan sedikit kepedulian saya kepada “this house”. Tidak lama setelah beberapa saat menatap layar TV, benar saja tebakan saya, tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, salah satu saluran nasional menayangkan berita mengenai “daerah terisolir”, salah satunya daerah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Provinsi tempat saya bertempat tinggal.




PONTIANAK, Kalbarinfo - Jeritan masyarakat dua kecamatan di perbatasan Sintang-Malaysia, Ketungau Tengah, dan Ketungau Hulu akan hancurnya infrastruktur di daerah mereka, ternyata sudah diperhatikan pemerintah pusat. Tahun ini, ada anggaran APBN Rp 16,4 miliar, namun baru terungkap sekarang. “APBN sudah ada alokasi Rp 16, 4 miliar tahun ini, untuk memperbaiki fungsional jalan,” ujar Carolin Margareth Natasha, anggota Komisi 9 DPR-RI asal Kalbar, kepada sejumlah wartawan, kemarin.
Dana sebanyak Rp 16, 4 miliar itu akan dipergunakan untuk memperbaiki jalan dari Merakai (ibu kota Ketungau Tengah) hingga Senaning (ibu kota Ketungau Hulu). “Tapi ini untuk perbaikan fungsional saja,” tegasnya. Meski jumlahnya miliaran rupiah, herannya keberadaan dana tersebut baru terungkap sekarang. Proses perbaikan jalan itu bahkan sudah memasuki tahap tender di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi. “Sekarang sedang tahap tender di PU,” aku Carolin. Selama ini, masyarakat di perbatasan Sintang-Malaysia memang sering menuntut diperhatikan. Kasus terakhir, ancaman pengibaran bendera Malaysia di berbatasan yang disampaikan Kepala Desa Mungguk Gelombang, Ketungau Tengah, Yusak.
Andai saja keberadaan dana Rp 16,4 miliar untuk pembangunan jalan itu sudah terungkap sejak jauh-jauh hari, kemungkinan tidak terjadi gejolak seperti yang dikatakan Yusak. Meski hidup serbasulit, dipastikan warga di perbatasan masih punya rasa cinta terhadap NKRI. Carolin bahkan mengaku dapat memahami kegundahan masyarakat perbatasan. “Ini jeritan putus asa karena memang akses jalan darat ke daerah mereka sulit. Tapi masyarakat di sana masih hargai NKRI. Hanya persoalan komunikasi saja,” cetusnya.
Dalam reses yang dilakukannya beberapa waktu lalu, Carolin memang mengunjungi langsung kawasan Ketungau Tengah, terutama Desa Mungguk Gelombang. Ia mengakui jika pembangunan di kawasan tersebut sangat minim. Meski tahun ini sudah ada bantuan dari ABPN, namun dinilai masih belum optimal. Menurut Carolin, untuk menuju Merakai dari Kota Sintang, dibutuhkan waktu 3 jam perjalanan dengan menggunakan mobil khusus, yakni mobil double gardan. Dari Merakai, jalan ke daerah-daerah sekitarnya hanya berbentuk jalan bekas perusahaan HPH yang sudah tidak terawat. “Banyak jembatan yang putus. Karena itu, harus menyusuri arus sungai,” katanya.
Selain jalan, di Desa Mungguk Gelombang juga minim infrastruktur lainnya. Di sana hanya ada satu orang mantra yang tidak memiliki rumah dinas tinggal, serta lokasi sekolah yang jauh. Carolin mendesak pemerintah Kabupaten Sintang memenuhi kewajibannya. Antara lain mengurus status jalan yang ada di sana, apakah jalan kabupaten, provinsi, atau Negara. “Untuk Merakai, baru diurus sekarang. Makanya, diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi menggunakan dana APBN,” ucapnya.
Hal selanjutnya yang juga diharapkan bisa dilakukan pemerintah Kabupaten Sintang, mempersiapkan tanah untuk membangun pos lintas batas. Carolin bahkan membandingkan kesiapan pos lintas batas Sintang yang jauh ketinggalan dari perbatasan lainnya, seperti Aruk, Badau, Jagoi, dan Entikong. “Ini menjadi refleksi kita bersama. Masyarakat di sana memang masih hargai Republik Indonesia, tapi tidak selamanya kita biarkan mereka seperti itu,” tukasnya.
Sejak ancaman pengibaran bendera Malaysia disampaikan Yusak, Carolin memang sering melontarkan komentar pedas yang mengkritisi berbagai pihak, termasuk Pemkab Sintang. Kondisi ini mendapat reaksi dari warga Sintang. Salah satu yang memberikan reaksi adalah akademisi asal Universitas Kapuas (Unka) Sintang, Sopian S Sos. Ia menilai komentar Carolin yang menyerang Pemkab, seharusnya tidak keluar dari anggota DPR-RI.
“Komentar saya dinilai memperkeruh suasana,” cerita Carolin sembari menunjukkan surat kabar terbitan Kabupaten Sintang yang memuat komentar Sopian itu. Tak habis di situ, lanjut Carolin, ada juga penilaian bahwa dirinya tidak berguna karena berada di Komisi 9 yang membidangi olahraga, bukan di Komisi yang membidangi infrastruktur. “Saat ini kita bisa menenangkan masyarakat. Tapi malah kita dianggap tidak berguna,” tuturnya. Menurutnya, meski berada di Komisi 9, tidak berarti ia tidak memiliki kesempatan memperjuangkan pembangunan kawasan perbatasan melalui jalur DPR-RI. “Setiap anggota DPR memiliki hak sama. Terlebih ini adalah dapil saya,” tegasnya. Ia menambahkan, ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk memperjuangkan dana pembangunan infrastruktur di perbatasan Sintang. Carolin bahkan berharap ke depan dana itu bisa ditambah. “Pulang ini, saya akan laporkan ke Banang (Badan Anggaran) DPR-RI dan Fraksi PDI Perjuangan. Kita harap kawan-kawan di fraksi membantu mengawal,” imbuhnya. Diakuinya, gejolak yang terjadi di kawasan perbatasan memang dibutuhkan penanganan khusus. Tapi jalur penanganan tersebut harus benar, artinya menggunakan juga pendekatan yang benar.
“Pengiriman aparat keamanan ke sana, tidak menyelesaikan masalah. Yang dibutuhkan, komitmen kita membangun mereka (membangun dalam bidang infrastruktur),” pungkasnya.


*Apapun yang terungkap, bukan berarti akan tertulis. Yang dibutuhkan hanyalah bukti.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar